Sejak Januari 2022 hingga bulam Maret saat ini Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum juga cair.
Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman, mengatakan keterlambatan pembayaran TPP bukan tidak ada uang, melainkan belum ada surat rekomendasi pembayaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait adanya perubahan sistem.
“Ini ada perubahan sistem, nah sistem nya ini ada masalah, jadi belum ada keputusan dari Kemendagri terkait pembayarannya,” jelas Erzaldi saat diwawancara awak media usia, Senin (21/03/2022)
“Nanti saya akan berkoordinasi lagi dengan Kemendagri, terkait pengajuan dari pemprov ini terkendala di sistem apa bisa dicairkan, jangan sampai nantinya jadi masalah,” ungkapnya
Erzaldi menjelaskan mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang (SIMONA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu Biro Organisasi Kemendagri melakukan validasi data.
“Apabila dinyatakan sesuai, bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri,” papar Erzaldi.
Setelah itu, barulah disampaikan kepada pemerintah daerah dan dilanjutkan dengan pembuatan permohonan terkait pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Apakah, penundaaan pembayaran TPP ini ada kaitannya dengan menurun atau meningkatkannya kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel.
“Menurut saya kinerja ASN masih bagus, saya melihat tidak menurun sama sekali,” pungkas Erzaldi.
“Biar ini jadi tabungan dulu, dan tidak disengaja atau bukan tidak ada duit, tapi ini dikarenakan adanya perubahan sistem tersebut,” tutup Gubernur Babe
