PANGKALPINANG,Detakbabelnews.com -Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tahun 2016 hingga sekarang oleh dinsos kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Keputusan Mensos RI jumlah rumah tangga sebanyak 80.574 KK atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Babel dengan penghasilan paling rendah yang merupakan data penduduk miskin dan rentan miskin.
Sebanyak 15 persen dari data tersebut merupakan penerima bantuan PKH dan BPNT/kartu sembako dengan jumlah 20,436 KK dan penerima BPNT tanpa PKH sebanyak 23.131 KK. Sebesar 25 persen atau sekitar 36.910 KK di antaranya merupakan penduduk yang rentan miskin yang tidak mendapatkan bantuan selama ini seperti pekerja yang di PHK dan lain-lainya.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rina Tarol meminta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Keluarga Harapan (PKH) dibuka secara transpran.
Hal ini untuk memastikan jika data calon penerima bantuan yang terdampak oleh pandemi Covid-19 di Provinsi Babel agar tepat sasaran.
“Kami di DPRD minta data DTKS di Provinsi Babel diberikan secara terbuka. Agar DPRD bersama masyarakat bisa lebih mudah mengawasi dan mengawal anggaran untuk bantuan ke penerima tepat sasaran,” kata Rina usai Rapat Anggaran DPRD Provinsi Babel membahas Kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD tahun 2020 sebagai dampak Covid -19, Kamis (16/4/20).
Untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 ( Corona) Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersama enam kabupaten dan satu kota akan bahu membahu menyiapkan anggaran Rp 196,5 miliar untuk 80.574 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19.( Red ).
