Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Pemerintah Indonesia sedang melobi Kerajaan Arab Saudi agar jemaah umrah yang sudah terlanjur berangkat tak diterbangkan kembali.
Ia mengatakan hari ini sudah ada 1.252 calon jemaah umrah yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Namun, mereka belum tentu diperbolehkan menjalani ibadah umrah setelah Arab Saudi memberlakukan kebijakan baru dalam penanganan virus corona (Covid-19).
“Saya sedang memantau penanganan di Jeddah ada dua penerbangan, satu Garuda dan satu Lion air. Saya laporkan ke Bu Menlu kita minta yang sudah terbang diterima walau mereka harus diperiksa kesehatannya,” kata Budi saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/2).
Budi mengakui pemerintah sebetulnya sudah memprediksi risiko penghentian layanan umrah terkait wabah virus corona. Namun, mereka tak menyangka Arab Saudi akan menerapkannya secara tegas dalam satu hari.
Ia mengatakan Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Saudi tersebut. Namun, ia meminta agar ada keringanan bagi jamaah Indonesia yang sudah terlanjur berangkat.
“Supaya mereka tetap bisa landing dan tetap bisa menjalankan ibadah ya,” katanya.
Sebelumnya, Arab Saudi menutup akses bagi negara lain untuk mengirim jamaah umrah. Hal itu terjadi setelah mereka menghentikan pelayanan visa umrah dan visa dari negara yang terpapar corona.
Akibat kebijakan itu, ribuan jamaah di Bandara Soekarno-Hatta sempat terlantar. Mereka mendapat kabar ibadah umrah harus ditunda sesaat sebelum terbang.
Kementerian Agama mencatat ada 2.792 orang jamaah umrah yang harusnya berangkat dari Bandara Soetta. Namun 1.540 orang di antaranya harus mengalami penundaan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Selain dari bandara Soekarno Hatta, calon jemaah umrah asal Indonesia berangkat pula dari sejumlah bandara lain di tanah air. Salah satunya dari Bandara Juanda, Surabaya.
Keberangkatan 51 calon jemaah umrah asal Jawa Timur, yang terbang dari Surabaya menuju Arab Saudi, dipastikan batal. Pembatalan itu dilakukan saat mereka sedang transit di Singapura. Perjalanan mereka terhenti, karena kebijakan penangguhan umrah oleh Arab Saudi. Mereka pun terpaksa kembali ke Indonesia.
“Sejumlah 51 orang yang menggunakan flight reguler, Singapore Airlines, yang transit Singapura tidak bisa lanjut menuju Saudi sehingga kembali ke Surabaya,” kata Humas PT Angkasa Pura 1 Juanda Yuristo Ardi Hanggoro, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
Yuristo menjelaskan dalam perjalanan umrah ada dua jenis layanan penerbangan. Pertama yakni flight charter menggunakan Saudia Airlines, dan kedua menggunakan flight reguler dengan Singapore Airlines, atau yang lainnya.
Untuk flight charter rute Surabaya-Saudi, Yuristo mengatakan hari ini ada dua kali penerbangan dari bandara Juanda. Keberangkatan pertama pada pukul 11.50 WIB, sementara keberangkatan kedua pukul 16.15 WIB dibatalkan.
“Data untuk SV 3591 rute Surabaya – Jeddah, dengan penumpang 438 jemaah sudah berangkat pukul 11.50 WIB tadi dan tidak ada kendala. 2 jam 30 menit landing di Madinah,” kata dia.
Namun, nasib berbeda diterima 400-an calon jemaah umrah yang menumpangi Saudia Airlines SV 3813 yang semula dijadwalkan berangkat pukul 16.30 WIB, dipastikan bakal melakukan perjalanan.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Rabithah Alam Al-Islami atau Liga Dunia Islam Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa berharap larangan umrah dari pemerintah Arab Saudi tak berlangsung lama. Dia pun mengaku bisa memaklumi soal larangan yang telah ditetapkan Arab.
“Demi keselamatan semuanya, ada corona kan. Sementara dilarang, setelah nanti selesai, akan dibuka lagi InsyaAllah,” kata Muhammad di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis
Pemerintah Berembuk Cari Solusi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan kembali melakukan rapat koordinasi untuk merespons kebijakan Arab Saudi menangguhkan visa umrah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.
Muhadjir mengatakan pemerintah memiliki kewajiban melindungi kepentingan calon jemaah haji. Karena jika kebijakan itu terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin dampaknya calon jemaah haji juga akan tidak bisa berangkat ke tanah suci.
“Tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi dan hotel maupun visa,” kata Muhadjir usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2).
Dalam rapat lintas kementerian ini, hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan pejabat terkait lainnya.
Lebih jauh Muhadjir mengaku pemerintah sudah meminta agar Saudi tetap memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang umrah tetap melanjutkan ibadah dan ziarah.
Selain itu, kata Muhadjir, pemerintah juga meminta Saudi mengizinkan WNI yang sudah terlanjur terbang dan akan mendarat tetap diperbolehkan melakukan umrah.
“Agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat, supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarah,” kata Muhadjir.
Muhadjir menyatakan pemerintah memahami keputusan Saudi yang memberlakukan pelarangan sementara ibadah umrah dan ziarah untuk beberapa-beberapa negara, termasuk Indonesia.
Kata dia, kebijakan itu semata-mata untuk kepentingan kesehatan, mengingat banyak negara yang warganya positif terinfeksi virus corona.
“Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama khususnya para jemaah umrah dan ziarah,” kata Muhadjir.
Arab Saudi memutuskan untuk menyetop pelayanan visa umrah untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudi juga tak melayani visa wisata bagi negara-negara yang telah terpapar corona dan tercatat di WHO.
Kebijakan tersebut langsung berdampak bagi WNI yang akan melaksanakan umrah. Ribuan jemaah umrah tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (27/2) sore. Para jemaah menunggu di Terminal 3 Jalur Keberangkatan Bandara Soetta.
Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Umrah Kemenag Ali Machzumi mencatat ada 2.733 jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat hari ini dari Bandara Soetta. Namun sebagian besar tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Saudi.
Rugikan Indonesia
Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi menyatakan bahwa penangguhan kunjungan ke Saudi sangat merugikan masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah umrah.
Ia meminta pemerintah turun tangan untuk mengatasi persoalan ini lewat lobi-lobi dengan pemerintah Saudi.
Dia menambahkan, akibat kebijakan ini maka penyedia jasa juga harus bertanggungjawab mengembalikan dana jemaah yang sudah disetorkan baik jasa penerbangan, penginapan maupun transportasi. Untuk itu, pemerintah pun harus aktif mengawasi pengembalian dana tersebut.
“Pemerintah harus turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya,” kata sosok yang akrab disapa Awiek itu.
Dia menambahkan, Fraksi PPP berharap pemerintah Saudi segera membuka kembali jalur umrah dengan memperketat pemeriksaan.
“Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini jangan sampai mengganggu musim haji tahun 2020,” katanya. (mb/detik/cnn indonesia)
