Jakarta – Fraksi NasDem DPRD Sumbar ikut bergabung mengusulkan interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Namun, dukungan interpelasi tersebut hanya sebatas interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan aset daerah, bukan perjalanan luar negeri Irwan.
“Saya ikut tandatangan, memberi dukungan. Tapi yang saya dukung itu adalah interpelasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan BUMD,” kata anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumbar, Irwan Afriadi, dalam penjelasannya kepada detikcom, Kamis (27/2/2020) malam.
Pernyataan tersebut meluruskan kabar yang menyebut Partai NasDem mendukung interpelasi yang berkaitan dengan perjalanan luar negeri.
“Soal perjalanan luar negeri, kami abstain. Kalau soal pengelolaan aset dan BUMD, kami ikut serta mendukung interpelasi,” katanya.
Menurut Irwan, Pemda Sumbar melakukan sejumlah kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan aset dan BUMD. Salah satu yang menjadi fokus bahasan berkaitan dengan asesmen direksi Bank Nagari.
“Kekeliruan itu menjadi pijakan bagi kami untuk mendukung perlunya interpelasi terhadap gubernur. Nanti semuanya akan kita beberkan dalam (rapat) paripurna,” kata dia.
Pembahasan interpelasi secara resmi sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar untuk dilakukan dalam rapat paripurna, Jumat (28/2/2020) besok.
Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, menyebutkan interpelasi yang semula digagas hanya berkaitan dengan seringnya Gubernur Irwan Prayitno melakukan perjalanan dinas luar negeri, berkembang dengan adanya tambahan interpelasi terhadap pengelolaan aset BUMD.
“Sejauh ini, sudah ada 17 orang anggota Dewan yang memberikan dukungannya dalam bentuk tandatangan,” jelas Hidayat.
Bergabungnya NasDem membuat komposisi pengusul hak interpelasi menjadi empat fraksi, yakni Demokrat, Golkar, dan Gerindra, yang menjadi penggagas awal.
“Berarti secara tertulis sudah diwakili oleh empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, Golkar, dan NasDem,” tambah dia.
Meski sudah memenuhi persyaratan, para pengusul masih menunggu sikap beberapa fraksi lainnya, seperti PAN, PDIP, dan PKB.
Hidayat menyebut hingga saat ini, berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan kedua fraksi tersebut masih tetap komit mendukung hak interpelasi.
“Kenapa belum bertanda tangan, hanya persoalan teknis saja. Namun, kami meyakini para sahabat dari Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB bakal komit dalam barisan pengusul ini,” ucapnya. (mb/detik)
