Gubernur Erzaldi mengharapkan, dengan adanya Rakornas Investasi 2019 ini, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat terjalin dengan baik.
Bahkan, ditegaskan Gubernur, didampingi Periyanis selaku Kepala DPMPTSP Babel, bisa berkesinambungan untuk bekerjasama memprioritaskan investasi, demi kemajuan daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, hingga kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan industri, terutama industri barang substitusi impor maupun industri yang berorientasi ekspor.
Menurutnya, dari pada mengimpor lebih baik para investor tersebut ditarik untuk mendirikan industri di Indonesia.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar para investor yang datang dikawal hingga investasinya membuahkan hasil. Karena menurut pengalamannya, investor yang ingin berinvestasi di Indonesia itu banyak, namun banyak yang tidak terealisasi.
“Orang-orang investor pada datang baik dalam negeri maupun dari luar ingin investasi ini itu, kok enggak “menetas”? Ini pasti ada problemnya. Apakah kecepatan perizinan kita? Apakah mungkin urusan pembebasan lahan yang bertele-tele sehingga mereka pergi? Atau pelayanan kita yang tidak cepat dan tidak baik? Harus dicari ini,” tutur Presiden.
Jika hal tersebut bisa dilaksanakan, Presiden memandang neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia akan semakin baik karena menurutnya, ekspor dan investasi adalah kunci untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia. “Kita harus ngerti ini. Ini kunci, ekspor dan investasi ini kunci,” ujarnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Thomas Lembong, dalam Rakornas Investasi yang mengusung tema “Investasi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat” itu menyampaikan, perkembangan realisasi investasi dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus menunjukkan tren yang positif.
“Tahun lalu, terjadi perlambatan investasi, namun ini tidak lepas dari perkembangan investasi global yang juga menurun,” ujarnya.
Dari data BKPM, realisasi investasi untuk periode tahun 2018 mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017. Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%.
Total realisasi investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun. Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.
Pada periode sebelumnya, realisasi investasi tahun 2017 menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Realisasi investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp 612,8 triliun, atau meningkat 12,4% dibandingkan periode tahun 2015, sebesar Rp 545,4 triliun.
Dalam rakornas tersebut, Presiden juga meluncurkan Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi (KOPI MANTAP) yang ditujukan untuk memudahkan koordinasi lintas satgas (Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota) dalam upaya fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian masalah investasi.
KOPI MANTAP memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio conference.
Plt. Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, dengan peluncuran KOPI MANTAP pada Rakornas Investasi 2019, diharapkan selanjutnya ada percepatan yang signifikan dalam hal fasilitasi dan penyelesaian masalah investasi sehingga seluruh rencana investasi yang sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar.
Turut hadir dalam kegiatan Rakornas Investasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, kurang lebih 850 pemangku kepentingan yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, Administrator KEK/KPBPB, serta dari Kementerian/Lembaga. ( * Adv ).
Sumber: Humas Pro Bangka Belitung
