Pangkalpinang, Detakbabelnews –
Sejak dahulu, dalam ilmu pengetahuan alam Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah sebagai sumber timah, sebagai daerah berpenghasilan tambang Bangka Belitung telah memberikan devisa cukup besar bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
Hal ini diutarakan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dihadapan para pejabat Pemerintah Daerah Bangka Belitung saat menghadiri Malam Ramah Tamah di Rumah Dinas Mahligai Gubernur Babel, Minggu ( 16/09/2018) malam.
Ketergantungan banyak daerah terhadap hasil tambang timah bagi dunia perindustrian, termasuk sejak zaman penjajahan Belanda telah datang untuk menguasi dan mengeruk sumber kekayaan alam yang cukup besar.
" Mungkin kita hanya menikmati sisa – sisanya, sejak ratusan tahun lalu kekayanan kita telah dieksplortasi secara besar besaran oleh bangsa penjajah," papar Menteri Yasonna.
Karenanya, Paradigma yang harus kita bangun untuk membangun sumber ekonomi, sumber energi dari sumber energi terbarukan, sumber ekonomi yang tidak mengeksplortasikan sumber daya alam yang berpotensial merusak lingkungan, maka zonasi menjadi sangat penting.
" Bangka Belitung merupakan salah satu daerah kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata dan 10 destinasi wisata yang ada di Indonesia," lanjutnya.
Pemerintah Daerah harus benar benar fokus mengelola sumber yang dimiliki, karena sumber devisa dari wisata sangat besar sekali dengan mendatangkan wisatawan dari luar negeri.
"Bangka Belitung memiliki daya tarik tersendiri, tingal bagiamana kita mengemas dan mempromosikan secara maksimal sehingga wisatawan berdatangan ke Bangka Belitung," terangnya.
Kemudian, Bangka Belitung juga memiliki potensi dari hasil perkebunan, dan ini harus benar – benar dimanfaatkan dengan melalui bantuan pemerintah daerah dan pusat, sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar daerah dapat berkembang dengan pesat, tentunya melalui koridor- koridor pembangunan.
" Visi jauh kedepan sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri menyongsong bagaimana Indonesia pada masa akan datang, masing masing daerah harus memberikan kontribusi dalam menuju Indonesia sebagai negara yang besar," katanya.
Hubungan pemerintah daerah antara kabupaten dan gubernur diperlukan didalam kewenangan dalam konteks koordinasi dalam membangun daerah, ego sektoral dikesampingkan maka kebersamaan visi dalam masing Kabupaten/ Kota harus dalam satu program bersama yang dipandu oleh Pemerintah Provinsi. (red ).
