Jakarta,Detakbabel.com – Setelah sebelumnya,Kantor DPRD Bangka Belitung didatangi sejumlah elemen masyarakat Beriga, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan Konsultasi serta pembahasan kerja dengan KKP RI, Senin (21/10).
Konsultasi dan pembahasan ini dilaksanakan terkait dengan masalah kawasan Izin Usaha Pertambangan PT Timah di Desa Beriga yang saat ini telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Tim Pansus yang digawangi Pahlivi, S.Pi merupakan tindak lanjut dari aduan dan keluhan masyarakat serta hasil audiensi dengan PT Timah beberapa waktu lalu.
“DPRD sebelumnya telah didatangi oleh warga masyarakat dari Desa Beriga yang merasa khawatir dengan kerusakan lingkungan tempat tinggal mereka. Lalu terbentuklah Pansus ini sebagai representasi dari persoalan ini,” ujar Pahlivi Syahrun membuka rapat.
Dijelaskan Pahlivi, sebagian masyarakat menolak karena merasa lokasi yang akan dijadikan aktivitas penambangan berada persis di depan TPI dan ada dermaga tambat labuh nelayan juga disana. Itu sebabnya ada penolakan.
Sementara di lain sisi, PT Timah menurut Pahlivi, telah memiliki IUP dan PKKPRL yang juga sudah disetujui oleh KKP-RI yang kemudian menjadi dasar dari PT Timah untuk menambang.
“Kami dari DPRD sebagai representasi dan keterwakilan dari masyarakat ingin menengahi masalah ini,” jelasnya.
Rina Tarol, salah satu anggota Pansus justru sangat menyayangkan jika sampai terjadinya kerusakan alam di kawasan pantai yang indah nan eksotik yang juga dikenal memiliki kekayaan cadangan deposit ikan yang melimpah.
“Sangat berharap Beriga itu menjadi cadangan sumber daya ikan. Apalagi sempat ada konflik sosial di tahun 2014, rumah kades sempat dibakar,” ujar Rina.
Rapat konsultasi bersama KKP-RI untuk mencari solusi dan jalan keluar dari polemik izin usaha penambangan ini agar kondisi masyarakat menjadi aman dan tentram.
