Otonomi Daerah: Mendorong Kemajuan atau Memperparah Kesenjangan di Bangka Belitung?
Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah di tahun 2001, Bangka Belitung mendapatkan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan mengatur sendiri urusannya. Dengan harapan otonomi ini dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung.
Namun, setelah dua dekade berjalan, pertanyaan masih terus menggema: Apakah otonomi daerah benar-benar membawa kemajuan, atau justru memperparah kesenjangan di Bangka Belitung?
Di satu sisi, otonomi daerah telah memberikan kontribusi positif bagi Bangka Belitung. Daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dan infrastruktur pun mulai berkembang. Pemerintah daerah juga lebih leluasa untuk fokus pada kebutuhan dan prioritas masyarakatnya.
Contoh nyata, sektor pariwisata di Bangka Belitung berkembang pesat. Keindahan alam dan budaya yang unik menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tentu saja berdampak positif pada perekonomian lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga menimbulkan kekhawatiran tentang kesenjangan. Tidak semua daerah di Bangka Belitung mendapatkan manfaat yang sama dari otonomi ini.
Data dari BPS Bangka Belitung tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kasar (TPK) pendidikan di Bangka Belitung masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional. TPK SD/MI di Bangka Belitung hanya 85,05%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 86,71%.
Kesenjangan ini semakin terlihat di daerah-daerah terpencil. Contohnya, di Kabupaten Bangka Barat, TPK SD/MI hanya mencapai 78,83%, jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Kesenjangan lainnya juga terlihat dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Di beberapa daerah, masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses terhadap puskesmas dan rumah sakit yang memadai.
Contohnya, di Kabupaten Belitung Timur, hanya terdapat 1 puskesmas per 28.100 jiwa, jauh di bawah standar nasional yang 1 puskesmas per 10.000 jiwa. Hal ini menyebabkan masyarakat di Belitung Timur harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Lantas, bagaimana otonomi daerah dapat dioptimalkan untuk mendorong kemajuan dan mempersempit kesenjangan di Bangka Belitung?
Pertama, diperlukan komitmen dan integritas yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dan kesehatan secara adil. Dana hasil pengelolaan sumber daya alam harus digunakan untuk membangun sekolah dan puskesmas di seluruh wilayah Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah terpencil.
Kedua, pemerintah daerah Bangka Belitung perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil . Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan insentif yang memadai.
Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur awal, seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi, di daerah-daerah sekitar Bangka Belitung dengan merata ke tempat terpencil. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap layanan publik.
Keempat, pemerintah daerah Bangka Belitung perlu melibatkan masyarakat kita dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah ini . Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangka Belitung.
Otonomi daerah adalah sebuah peluang untuk membangun Bangka Belitung yang lebih maju dan sejahtera, dan peluang ini tidak boleh disia-siakan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat yang baik bagi semua masyarakat Bangka Belitung.
