Pangkalpinang, Ketua Pansus, Aksan Visyawan mengatakan dengan dibentuknya pansus, DPRD menginginkan semua pihak mendapat keuntungan dari komoditas kelapa sawit. Menurut dia, nanti akan ada rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah terkait penetapan harga TBS sawit.
“Harus ada regulasi harga yang harus ditaati perusahan kelapa sawit. Jangan hanya para pemegang DO (delivery order) dari pabrik CPO tetapi juga petani mandiri harus mendapat untung. Dengan adanya regulasi ini, DPRD berharap petani tidak lagi merugi,” kata Aksan, Selasa (1/8).
Dirinya optimis target dua bulan pembahasan stabilitas TBS sawit kelar dilaksanakan pansus yang akan memecahkan persoalan, mengenai kepastian harga TBS kelapa sawit dan perizinan sejumlah perusahaan sawit di Babel.
“Saat ini pansus sedang mengumpulkan data-data berkenaan harga TBS kelapa sawit per bulan dan sejumlah perizinan perkebunan sawit di Babel. Kita ingin melihat praktik perizinannya. Ada indikasi ada pabrik tetapi tidak punya sawit. Tentu ini perlu ditata agar dilakukan dengan baik,” katanya.
Sementara, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi menjelaskan pentingnya dibentuk pansus tersebut, mengingat harga TBS dari laporan masyarakat bahwa harga TBS di Babel fluktuasinya sangat tinggi.
