Pendangkalan alur muara Air Kantung menjadi persoalan yang terus menerus dikeluhkan oleh para nelayan tiap tahunnya.
Meskipun hampir tiap tahun dilakukan pengerukan alur muara tersebut, namun hal yang sama terulang kembali.
Dimana akibat dari pendangkalan sudah tidak terhitung lagi perahu nelayan yang kandas bahkan pecah di alur muara tersebut.
Hal inilah yang membuat para nelayan tidak bosan-bosan terus berjuang menyampaikan permasalahan tersebut kepada para petinggi dan wakil rakyatnya, baik yang ada di Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi guna dicarikan solusi yang terbaik.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi kembali mengumpulkan para pejabat terkait untuk mengadakan rapat darurat dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna mencarikan solusi dan opsi atas permasalahan tersebut.
“Kita sudah melihat kondisinya sekarang seperti ini perahu nelayan hanya bisa keluar-masuk muara ketika air laut pasang. Sementara hasil tangkapan harus dibawa ke darat untuk dipasarkan secepatnya agar tidak busuk. Paling tidak hari ini kita harus menemukan solusi terbaik. Kasihan pak para nelayan ini,” ujar Herman pada saat rapat di Kantor PPN Sungailiat, Rabu (12/6).
Hadir dalam rapat tersebut kepala PPN Sungailiat, Kurmawan, Kepala Bappeda Provinsi Kep. Babel, Fery Insani, Kepada Dinas ESDM Provinsi Kep. Babel, Amir Syahbana, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel, Staf Ahli Bupati Bangka, dan Perwakilan dari PT. Timah.
Diberitahukan Herman, bahwa pada tanggal 10 Mei yang lalu Pj. Gubernur Kep. Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu sudah mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan diterima langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP.
Berdasarkan informasi dari kepala PPN Sungailiat, bahwa akan ada tim dari Kementerian KKP yang akan turun langsung kelapangan untuk melakukan survei dan melihat kondisi alur muara Air Kantung.
Dimana tim ini nantinya akan melakukan kajian dan memberikan solusi serta opsi-opsi yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.
PPN Sungailiat juga nantinya akan mengundang seluruh stakeholder baik dari Provinsi Kep. Babel, Pemkab Bangka dan para nelayan untuk membahas tindak lanjut hasil dari kajian tim KKP tersebut.
