Karenanya, Ketua Dewanpun mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan action dalam hal menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Babel ini.
” Khususnya permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi hak pegawainya. karena berdasarkan laporan yang saya terima bahwa masih ada perusahaan yang belum membayar THR pegawainya,” ungkapnya Jumat (14/6/2019) lalu.
” Bukan itu saja, ada juga persoalan tenaga kerja yang belum terlindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Maka kami sangat mendesak dinas terkait untuk mengambil action dari permasalahan ini,” tegasnya.
Lanjutnya juga meminta, pihak eksekutif dapat mempertimbangkan usulan rancangan peraturan daerah menyangkut asuransi ketenagakerjaan di Babel sebagai kekuatan pemerintah daerah untuk intervensi perusahaan. ” Sehingga nanti tidak ada alasan lagi bagi para pengusaha tidak mengakomodir BPJS Ketenagakerjaan pekerjaanya,” tukasnya.
” Selain itu, saya meminta kepada eksekutif agar memberikan anggaran yang baik kepada badan pengawas di Disnakertrans Babel, dengan harapan persoalan tenaga kerja ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena anggaran ini menjadi alasan mereka (Dewan Pengawas) untuk memaksimalkan pengawasan terhadap perusahaan,” tutupnya.
