Pangkalpinang — Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menghadiri Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (18/7/2022).
Dalam paparannya, wali kota yang kerap disapa Molen tersebut mengatakan, 27 Juni 2022 lalu ia telah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban atas pelakasanaan APBD tahun anggaran 2021, yang mana merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah gubernur, bupati maupun walikota, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 194 ayat (1), peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” terang Molen.
