Jakarta – Menteri Koordinator Bidang politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah Indonesia dan China telah bersepakat bahwa tak ada perselisihan lagi mengenai perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan usai bertemu dengan Duta Besar Cina Xiao Qian di Kantor Menko Polhukam Jakarta, Kamis (16/1) sore.
“Dia sudah bilang, enggak ada konflik dengan Indonesia. China dengan Indonesia tidak ada dispute wilayah, tadi Dubesnya bilang gitu,” tutur Mahfud.
Ia mengatakan Indonesia telah menegaskan sikap untuk berkukuh pada pendirian yakni menjaga kedaulatan wilayah teritorial dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Meski begitu, kata dia, pemerintah China pun mengaku tak bisa melarang nelayannya untuk melaut.
“Pihak China mengungkapkan, itu selalu terjadi di akhir tahun, peristiwa orang China masuk. Tetapi kami [China] juga mendapatkan tekanan dari rakyatnya sendiri agar tetap boleh berlayar di situ. Ya kami [Indonesia] katakan, kita tetap itu hak berdaulat kita, bukan kedaulatan kita tapi hak berdaulat kita,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan Indonesia akan tetap mengusir apabila menemukan nelayan China yang masih menangkap ikan di ZEE. Patroli bakal diintensifkan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kami tadi [dengan Cina] enggak bicara jaminan [nelayan Cina masuk ke ZEE]. Karena mereka menyatakan: kami kesulitan, kami tidak boleh melarang orang Cina melaut. Ya kita [Indonesia] katakan: ya kita akan usir. Jadi tidak ada jaminan apa-apa, sudah punya sikap masing-masing,” tutur Mahfud lagi.
Sekalipun begitu, ia menjelaskan Indonesia tak bisa menjatuhkan sanksi administratif terhadap nelayan Cina yang menangkap ikan. Pasalnya sanksi administratif hanya bisa dikenakan untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Yang mungkin dilakukan kata Mahfud, adalah petugas menghalau mereka dan mengenakan pidana.
Mahfud lebih lanjut mengingatkan, ujung dari persoalan Natuna ini ada di Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menuturkan tugasnya menyokong apapun kebijakan yang telah diputuskan Menlu.
“Apa yang dikerjasamakan, apa yang dinegokan, apa yang tidak dinegokan itu sudah diserahkan ke Menteri Luar Negeri, saya mem-back up di sini sebagai Menteri koordinator. Apa yang dilakukan Menlu kami back up habis-habisan di Kemenko ini,” ujar Mahfud.
Prabowo Dorong Sistem Satu Komando Laut
Usai kisruh Natuna, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto menyatakan akan terus mendorong penerapan satu komando di kawasan kelautan.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa komando ini bisa sepenuhnya bisa dipegang oleh Coast Guard di bawah Badan Keamanan Laut (Bakamla).
“Supaya one command in the sea atau satu komando di laut, yang ingin dorong coast guard,” kata Dahnil di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (16/1).
Dorongan satu komando laut ini merupakan dampak dari konflik antara China dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Dengan dorongan ini, Prabowo memutuskan agar alokasi anggaran belanja untuk Bakamla segera diberikan.
“Ini anggaran untuk belanja kapal. Jadi itu yang bisa dilakukan Pak Prabowo selain kita akan terus mendorong one command di laut gitu,” kata Dahnil.
Dahnil juga menjelaskan bahwa di Indonesia, coast guard memang bertugas untuk mengamankan sipil di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Jadi untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat, itu TNI, dalam hal ini TNI AL,” jelas Dahnil.
Saat ini, kisruh di perairan Natuna sendiri sudah mereda. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan kapal nelayan dan coast guard China sudah keluar dari ZEE Indonesia.
Yudo enggan menyampaikan secara rinci sejak kapan kapal-kapal China keluar dari ZEE. Dia hanya menegaskan kapal China sudah keluar dari ZEE dan tidak lagi terpantau di dalam radar Automatic Identification System (AIS).
“Sudah (tidak ada kapal China di ZEE). Sudah 400 mil di luar garis batas ZEE,” ujar Yudo di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna, Rabu (15/1). (mb/cnn indonesia)
