Pangkalpinang, Detakbabel[news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Povinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyampaikan berbagai rekomendasi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 kepada pihak eksekutif.
Salah satunya mempertanyakan kinerja Berkah Mart yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa poin harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel untuk melakukan evaluasi atau koreksi, mengenai keberadaan Berkah Mart yang belum memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat pedesaan.
Rapat paripurna LKPJ TA 2019 dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi dua wakilnya, Hendra Apollo dan M Amin serta dihadiri Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah dan peserta lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Babel
Beberapa poin evaluasi diantarnya terkait dengan Juknis Berkah Mart, ” BUMDes belum memperoleh kebebasan untuk mengelola Berkah Mart,” kata Sekretaris DPRD Babel, Syaifuddin saat menyampaikan laporan hasil rekomendasi LKPJ TA 2019 di ruang paripurna DPRD Babel, Kamis (30/4/2020).
Kemudian untuk poin B, keberadaan Berkah Mart di desa belum mampu mensuplai konsumsi kebutuhan pokok masyarakat di desa, karena pembesaran dan pendistribusian barang yang dilakukan BUMD tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari Berkah Mart di desa serta yang berkaitan dengan bantuan Pemprov Babel untuk mendirikan Berkah Mart sebesar Rp 100 juta per BUMDes pada anggaran tahun 2018 dan 2019, DPRD berpendapat bahwa program tersebut dapat segera dievaluasi. (red ).
