Pangkalpinang, Detakbabelnews –Kebijakan lockdown, penutupan akses keluar masuk bandara, pelabuhan merupakan wewenang pemerintah pusat bukanlah wewenang daerah.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya saat melakukan wawancara dengan beberapa awak media seusai rapat finalisasi anggaran antisipasi Covid-19, Kamis (26/3/20), di Kantor DPRD Babel.
Ketua DPRD Didit Srigusjaya katakan, jika ada surat yang disampaikan oleh bapak Wali Kota Pangkalpinang yang beredar saat ini, menurutnya hal ini sah-sah saja, namun yang dapat memutuskan adalah pemerintah pusat yakni Menteri Perhubungan RI, gubernur tidak punya wewenang.
” Gubernur Erzaldi sudah bekerja maksimal luar biasa bahkan beliau turun ke lapangan dalam mengantisipasi penyebaran virus ini,” ungkapnya.
Artinya mari di sini kita bekerja sama, jangan suka bermain dengan opini, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan opini tapi kerja nyata, turun ke lapangan bersama rakyat dan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sudah benar, beliau mengusulkan penutupan sementara bandara dan pelabuhan, tapi ingat ini bukan lockdown hanya penutupan sementara.
Untuk itu, Ketua DPRD Didit Srigusjaya mengatakan besok pagi DPRD akan ke Bulog untuk melihat persiapan logistik kita cukup apa tidak, hal ini perlu diantisipasi bersama satgas pangan bagaimana jika terjadi penumpukan barang dan kelonjakan harga.
“Ada pertimbangan-pertimbangan secara sosial yang perlu kita perhitungkan juga, bukan hanya mengusul-usul, jangan orang hanya menyalahkan gubernur, karena gubernur sudah maksimal dan itu bukan domain gubernur. Namun, gubernur tetap akan mengusulkan dan dewan akan memberikan rekomendasi untuk usulan ini,” ungkapnya.
Karenaya, DPRD akan ke Bulog untuk melihat persiapan logistik kita cukup apa tidak, hal ini perlu diantisipasi bersama satgas pangan bagaimana jika terjadi penumpukan barang dan kelonjakan harga. ( Red ).
