Soal Larangan Terbang, Dubes China: Larangan Impor RI Rugikan Hubungan Dagang

Jakarta – Pemerintah China menyatakan kebijakan larangan impor produk mereka yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia bisa memberikan dampak negatif terhadap hubungan kedua negara. Dampak negatif tersebut kata Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian terutama akan terjadi pada hubungan perdagangan.

“Tindakan itu (penghentian impor) akan merugikan hubungan dagang antara kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (4/2).

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan larangan impor hewan hidup asal China. Kebijakan tersebut diambil demi mencegah penyebaran Virus Corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan larangan diberlakukan karena hewan hidup dianggap pemerintah berpotensi menyebarkan wabah Virus Corona.

“Metode transmisi penyakit ini melalui human to human dan wild animals, maka pemerintah akan melarang impor live animal dari China,” katanya.

Dengan pemberlakuan larangan tersebut, Airlangga mengatakan berbagai pengiriman hewan dari China ke Indonesia akan dikembalikan.

Xiao mengatakan hingga saat ini, belum ada bukti Virus Corona dapat ditularkan melalui barang-barang impor.

“Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap tindakan pembatasan perdagangan ke arah China,” kata Xiao.

Pernyataan Xiao tersebut diberikan sembari mengutip Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyebut tidak ada alasan untuk mengintervensi perdagangan dan perjalanan internasional terkait Virus Corona.

Atas dasar itulah, Xiao berharap agar Indonesia bisa menimbang saran dari WHO dan tidak mengambil tindakan yang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua negara terkait wabah Virus Corona.

“Kami berharap pihak Indonesia bisa memandang wabah ini dan memandang pencegahan dan penanggulangan secara objektif, rasional, dan ilmiah dan mengambil tindakan pencegahan yang rasional, bukan yang overreact supaya menghindari gangguan terhadap hubungan kedua negara dan kerja sama,” papar dia.

Virus Corona menyebar di China dan beberapa negara dalam dua minggu belakangan ini. Sampai dengan saat ini, Virus sudah membunuh 425 orang. Selain itu, virus juga sudah menginfeksi 20.400 orang lainnya.

Pemerintah Redam Kritik Dubes

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, larangan penerbangan dari Indonesia ke China telah dikaji dengan hati-hati menyusul persebaran virus corona. Hal ini merespons pernyataan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian yang menyebut kebijakan itu terlalu berlebihan.

“Kan yang kita lakukan ini sama yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Kita sebetulnya sangat hati-hati untuk melakukan itu,” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).

Rencananya larangan penerbangan dari Indonesia ke China akan diberlakukan Rabu (5/2) besok.

Sementara terkait penundaan pengiriman kargo barang, lanjut Budi, masih dipertimbangkan lebih lanjut. Saat ini pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengirimkan barang tanpa harus menurunkan awak pesawat.

“Pada dasarnya kan barang itu enggak ada masalah. Jadi yang akan kita finalisasikan itu barang tetap bisa jalan tapi awak pesawatnya tidak turun. Atau awak kapalnya tidak turun dan kita periksa,” katanya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menentukan batas waktu larangan penerbangan dari Indonesia ke China. Nantinya ketentuan itu akan dibahas kembali.

Sebelumnya, Budi juga telah mempertimbangkan untuk mengalihkan rute penerbangan China ke negara lain. Beberapa di antaranya Australia, India, dan negara-negara di Asia Barat.

Opsi pengalihan rute diambil menyusul penutupan penerbangan Rabu besok. “Ya itu solusi tapi ada syarat-syaratnya tentu. Itu masih kita bahas,” ucapnya.

Dihimpun dari sejumlah media, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian sebelumnya menyatakan kebijakan pemerintah Indonesia menyetop seluruh penerbangan dari dan menuju China terlalu berlebihan. Kebijakan itu dinilai akan berdampak negatif pada perdagangan, investasi, dan juga pergerakan orang. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait