Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan hingga saat ini belum menerima dokumen mengenai ratusan nelayan yang akan dimobilisasi ke perairan Natuna. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar menyebut ketiadaan dokumen membuat pihaknya belum dapat menerbitkan izin pelayaran kepada para nelayan.
“Belum ada dokumen yang masuk,” ujar Zulficar kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/1).
Zulficar menuturkan nelayan Pantura yang hendak diberangkatkan harus mengisi dokumen. Selain data diri, dokumen status kapal juga harus diajukan ke KKP. Zulficar menyampaikan perairan Natuna yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 (perairan Natuna) masih memungkinkan untuk dimasuki oleh kapal dari wilayah lain.
Dia mencatat WPP 711 masih mungkin menambah 300 sampai 500 kapal. “Untuk tugas dan fungsi perizinan dan alokasi kapal ikan, KKP yang akan tindaklanjuti. Kami standby untuk optimalkan WPP 711, termasuk Natuna,” ujarnya.
Di sisi lain, Zulficar menyampaikan kapal ikan yang akan dikerahkan ke Natuna harus di atas 30 gross tannage (GT). Sejauh ini di WPP 711 terdapat sekitar 811 unit dengan bobot di atas 30 dan berasal dari berbagai wilayah Indonesia. “Mayoritas dari pulau Jawa,” ujar Zulficar.
Zurlficar menambahkan pengiriman nelayan Pantura masih perlu di bahas kembali dengan nelayan Natuna. Dia berkata seluruh nelayan perlu mengerti dan memahami dengan jelas tujuan dari rencana tersebut. Zulficar menambahkan pengiriman nelayan Pantura ke Natuna tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Rencana itu harus dibahas lebih lanjut dan berdasarkan informasi yang baik.
“Jangan sekedar reaktif. Perencanaan harus berkelanjutan dan berbasis informasi yang baik. Sehingga tidak menimbulkan masalah,” ujar Zulficar.
Zulficar menambahkan pihaknya juga tidak mempersoalkan keterlibatan Kemenkopolhukam dalam rencana pengiriman nelayan Pantura ke Natuna.
“Mungkin banyak aspirasi nelayan dari Jawa atau Pantura yang nyatakan keinginan untuk ke sana mencari ikan. Tentu kita sambut baik. Namun nelayan ini ingin aman dalam menangkap ikan, dikawal dan dipantau ketat, mendapatkan fasilitasi atau dukungan lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara. Mahfud mengatakan para nelayan sengaja dikerahkan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China.
“Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita,” ujar Mahfud di Restoran Al-Jazeera, Cikini, Jakarta, Rabu (8/1). (mb/cnn indonesia)
