Sleman – Buya Syafii Maarif angkat bicara terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Buya menyebut wacana ini serba repot karena para WNI ini sudah dicuci otaknya.
“Memang serba repot ya, serba repot. Mereka ini kan sudah dicuci otaknya oleh ISIS itu. Saya tidak tahu hidup mereka di sana, saya tidak tahu. Suriah, Irak itu negara yang sedang kacau. Perang saudara mengamuk. Agama jadi alasan untuk ikut ke sana, itu alasan agama yang sama sekali tidak punya dasar,” ujar Buya kepada wartawan saat ditemui di masjid dekat rumahnya di Nogotirto, Kecamatan Gamping, Sleman, Senin (10/2/2020).
Pemerintah, kata Buya, harus mempelajari rencana pemulangan itu. Sebab menurutnya rencana itu sulit teralisasi. Buya juga meminta agar negara bisa menjamin karantina untuk eks simpatisan ISIS itu.
“Sekarang tentang pemulangan mereka memang sulit. Sebagian dari mereka mungkin sudah merobek-robek paspor. Saya rasa ini harus dipelajari betul apkah pemerintah, negara bisa menjamin atau membuat karantina untuk mereka,” jelas Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
Buya menjelaskan, apa yang terjadi kepada eks simpatisan ISIS itu lantaran pilihan mereka sendiri. Risikonya, kata Buya, bisa menjadi warga yang tidak memiliki kewarganegaraan.
“Kalau tidak, ya jadi warga negara yang tidak punya negara. Itu pilihan mereka masalahnya. Pilihan mereka, tidak minta izin kepada negara, pemerintah dan di sana saya rasa nggak melapor ke kedutaan kita (Indonesia),” kata Buya.
“Kalau misi kemanusiaan, memang susah mempertimbangkan, apakah mereka masih tetap punya ideologi itu, nanti kalau di Indonesia ngacau lagi kan jadi persoalan besar,” lanjutnya.
Oleh karenanya, dia kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia agar berhati-hati. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang.
“Bagi saya, pemerintah harus berhati-hati, harus dikaji betul. Dikumpulkan BNPT, BIN, kumpulkan semua untuk memutuskan apakah mereka mau dipulangkan. Atau mungkin mereka nggak mau pulang, kita nggak tahu juga. Kalau tidak mau pulang, itu hak manusia,” tegasnya.
Buya melihat banyak dampak yang bisa terjadi jika eks ISIS ini kembali ke Indonesia. Selain keamanan, juga faktor sosial di masyarakat.
“Dampaknya? Dampak keamanan, dan juga sikap masyarakat terhadap mereka. Apa masyarakat mau menerima mereka atau tidak. Kalau yang dari China ada Corona aja seperti itu, apalagi ini menyangkut ideologi,” ungkapnya.
Selama ini, pemerintah sudah melakukan deradikalisasi terhadap mantan kombatan ISIS. Menurutnya, tidak semua proses deradikalisasi itu berhasil lantaran sudah menyangkut ranah teologi.
“Itu kan sudah (deradikalisasi). Ada yang berhasil, tapi ada yang nggak bisa berhasil. Kalau sudah terpapar itu memang sulit sekali. Semestinya mereka sudah melihat di sana (Timur Tengah), ternyata bukan surga (yang didapat). (Tapi) neraka. Semestinya mereka insyaf dong. Tapi kadang-kadang kalau sudah kehendak Tuhan, masuk ke ranah teologi, teologi itu yang mematikan akal sehat,” jelasnya.
Menentang Paham Radikal
Stafus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Shanti Purwono, menegaskan kepala negara secara pribadi menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah. Dini mengungkapkan alasan di balik sikap pribadi Jokowi.
“Untuk posisi pribadi Presiden jelas: menolak pemulangan. Dan ini sejalan dengan posisi hukum Indonesia yang menentang terorisme dan penyebaran paham radikal,” kata Dini Purwono saat dihubungi, Senin (10/2/2020) malam.
Dini mengatakan tindakan yang bertolak belakang dengan konstitusi negara tidak akan mendapat ruang. Jokowi disebut tak ingin membahayakan keselamatan rakyat Indonesia.
“Hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara dan UUD 45 tidak boleh diberikan ruang untuk kompromi, apalagi kalau hal tersebut dapat membahayakan keselamatan/nyawa WNI,” ucap Dini.
Stafsus Ungkap Alasan Pribadi Jokowi Tolak Pemulangan WNI Eks ISISFoto: Dini Purwono (dok. Pribadi)
Meski demikian Dini menyebut sikap pemerintah terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS belum diputuskan. Keputusan bakal diambil setelah rapat terbatas dengan kementerian terkait.
“Pernyataan resmi pemerintah akan disampaikan setelah proses ratas dengan kementerian/lembaga terkait,” ucap Dini.
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku tak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Namun, menurut Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus-minusnya, semuanya dihitung secara detail, dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya,” kata Jokowi, Rabu (5/2). (mb/detik)
