Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md akhirnya memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke kantornya, di Jakarta Pusat, siang kemarin (16/1/2020). Pertemuan itu untuk membahas kondisi PT Asabri (Persero) yang sebelumnya diduga ada korupsi mencapai Rp 10 triliun.
Usai pertemuan itu, Mahfud bilang menyerahkan persoalan Asabri ke Polri. Dia mengatakan, untuk urusan benar atau salah akan menyerahkannya ke mekanisme hukum.
“Dan secara baik hukum akan berjalan, kalau itu ada, kalau urusan benar atau salah prosedur biar hukum yang berjalan dan saya akan bicara dengan Polri, karena ini Polri yang menangani,” kata Mahfud.
Sementara, berdasarkan laporan Erick, Mahfud mengatakan kondisi Asabri masih stabil. Sehingga, para prajurit TNI dan Polri tak perlu merasa khawatir.
“Jadi begini kesimpulannya para prajurit TNI Polri tidak usah gundah, negara menjamin atau negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun masih stabil,” katanya.
Terkait masalah penurunan nilai aset pada Asabri, menurut Mahfud akan diselesaikan oleh Mentari Keuangan dan Menteri BUMN.
“Artinya dari dana yang melorot jauh itu sisanya menjamin mereka dan ini akan diselesaikan secara baik, tentu Menteri BUMN dan Menteri Keuangan,” katanya.
Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah tuduhan dugaan korupsi pada Asabri. Ia menegaskan, uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
“Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny dalam konferensi pers di Kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Ia kemudian menyinggung pihak-pihak yang selama ini menuduh asuransi pelat merah ini terlibat korupsi.
“Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan,” katanya.
Sonny bahkan tak segan melayangkan ultimatum kepada pihak-pihak tersebut bila terus-menerus memberikan pernyataan yang tak sesuai fakta valid. Ia akan membawanya ke jalur hukum.
“Jika hal ini terus berlangsung maka, dengan sangat menyesal, saya akan membawanya ke jalur hukum,” pungkas Sonny.
Selidiki Permainan Sahamnya
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengomentari hal tersebut. Menurut Luhut, silakan apabila ada pihak yang ingin membantah soal dugaan korupsi. Namun dia menilai kalau memang korupsi terjadi, tidak ada pihak yang bisa lari menghindar.
Dia menilai korupsi akan kelihatan dari hasil audit pemeriksaan yang dilakukan. Bahkan hingga permainan sahamnya pun akan terpampang.
“Ya bantah sih kan boleh-boleh aja. Kan hasil audit pemeriksaan kan bisa diperiksa itu permainan sahamnya gimana kan, nggak bisa lari,” ungkap Luhut ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Luhut sendiri tidak ingin menyimpulkan ada atau tidak praktek korupsi yang diduga menimpa Asabri. Dia memilih untuk menunggu proses hukum dijalankan sampai selesai.
“Kita tidak mau bicara seperti itu (ada penyelewengan). Tetapi kalau ada orang bicara tidak ada (korupsi), biar saja nanti investigasi dari proses hukum itu dijalankan,” kata Luhut.
Sebagaimana diketahui, Asabri mulai jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi Rp 10 triliun di tubuh PT Asabri.
Kemarin, PT Asabri baru saja buka suara. Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja sendiri yang menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
“Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny dalam konferensi pers di Kantornya, Cawang, Jakarta Timur.
Sonny juga tak segan menyentil pihak-pihak yang selama ini menuduh perusahaan asuransi pelat merah ini terlibat korupsi.
“Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi. Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan,” kata Sonny.
Sonny bahkan tak segan melayangkan ultimatum kepada pihak-pihak tersebut bila terus-menerus memberikan pernyataan yang tak sesuai fakta valid.
“Jika hal ini terus berlangsung maka, dengan sangat menyesal, saya akan membawanya ke jalur hukum,” pungkas Sonny.
Sejumlah permasalahan pada asuransi yang mengelola dana anggota TNI ini memang perlahan muncul ke permukaan beberapa waktu ini. Salah satunya terkait pengelolaan investasi.
Dari catatan detikcom, Asabri sendiri memiliki kasus yang hampir mirip dengan PT Jiwasraya yang juga bermasalah. Sengkarut masalah kedua BUMN asuransi itu berawal dari investasi ke saham-saham buruk.
Ada satu kesamaan dari portofolio keduanya, yakni berinvestasi di PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Entah kenapa saham emiten peternakan ikan arwana berkode IIKP ini begitu menarik bagi Jiwasraya dan Asabri.
Padahal kinerja keuangan perusahaan tersebut begitu mengecewakan, begitu pula dengan kinerja sahamnya. Saat ini harga sahamnya berada di level paling rendah Rp 50 per saham alias saham gocapan.
Jiwasraya sendiri melakukan investasi di saham IIKP melalui sederet reksa dana. Sementara Asabri tercatat memiliki secara langsung.
Menurut data RTI per 31 Desember 2019, Asabri tercatat memegang saham IIKP sebanyak 1,82 miliar lembar saham atau setara 5,44% dari seluruh modal yang disetor perusahaan. (mb/detik)
