PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas PUPR terkait kondisi pangan di Babel yang masih bergantung pada pasokan atau distribusi dari provinsi lain.
“Melihat kondisi pangan Provinsi Babel yang selama ini menurut kawan-kawan dari DPRD ini bahwa ketergantungan kita pada kesediaan pangan itu masih sangat bergantung kepada daerah di luar Babel,” kata Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi usai RDP di ruang banmus DPRD Babel, Kamis (16/09/2021).
Dalam rapat tersebut, diutarakan dia, banyak hal yang disampaikan para anggota dewan dari hasil kunjungan kerja mereka ke area persawahan yang ada di beberapa daerah Provinsi Babel.
“Kawan-kawan menemukan banyaknya sawah yang sebenarnya berpotensi untuk produktif sebesar 7,6 ton, contohnya sawah di Desa Banyuasin, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka,” ujarnya.
“Akan tetapi karena pengairannya tersendat, sehingga satu minggu saja cuaca panas, maka sawahnya itu tidak bisa produktif,” sambungnya.
Oleh karena itu, disampaikan dia, para petani di daerah itu sangat berharap adanya bangunan irigasi yang difasilitasi atau dibangun oleh pemerintah daerah.
“Maka dari itu, kami mengajak kawan-kawan (eksekutif-red), mari kita memulai karena pada 2022, Ketua Komisi II, Adet Mastur mengatakan, kita fokus ketahanan pangan, kita ingin agar ketergantungan kita pada kebutuhan pangan beras dari daerah lain itu dapat menurun,” tandasnya.
