PANGKALPINANG,DETAKBABEL.COM – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adet Mastur membeberkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMD, salah satunya mengenai program Berkah Mart yang dinilai hingga saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Bahkan banyak ditemukan outlet Berkah Mart yang kolaps dan sudah tidak beroperasi lagi.
Diketahui sebelumnya Berkah Mart merupakan salah satu program Pemprov Babel yang dinaungi oleh BUMDes bekerja sama dengan BUMD dalam penyaluran kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat desa.
Adet Mastur menilai, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMD ini tidak terlepas dari pengelolaan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.
“Lagi-lagi BUMD ini manajemennya tidak bagus, sehingga apapun pekerjaan, sebesar apapun anggaran yang kita berikan, apabila manajemennya tidak bagus itu pasti akan bangkrut,” kata Adet Mastur kepada wartawan di gedung DPRD Babel belum lama ini.
Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BUMD selama ini. “Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apa yang dibuat oleh BUMD?, tidak ada, hanya namanya saja ada BUMD ini, tapi kegiatan-kegiatannya tidak ada,” ujarnya.
Dirinya mengaku heran, BUMD masih terlibat utang dengan BUMDes terkait sisa kebutuhan bahan pokok yang belum disalurkan.
“Selain itu, masak BUMD terhutang dengan BUMDes, Ini kan nggak masuk akal, kenapa mereka (BUMD-red) terhutang, karena setiap pengajuan belanja misalnya Rp60 juta ke BUMD, kemudian BUMD menyalurkan barang, tetapi barang yang dikirimkan itu dengan harga misalnya Rp20 juta, sedangkan sisanya Rp40 juta masih terhutang, karena barang nggak dikirimkan,” bebernya.
Terkait masalah tersebut, ditegaskan dia, pihak BUMD harus bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi utang sisa pengiriman kebutuhan bahan pokok kepada BUMDes.
“Mereka (BUMD-red) harus bertanggung jawab, kalau misalnya ada uang atau utang yang harus diserahkan kepada BUMDes, mereka harus bayar, kalau tidak dibayar, BUMDes silahkan tuntut,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut, diutarakan Adet, Komisi II sudah beberapa kali mengundang pihak BUMD dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD. Namun hingga saat ini menurut dia, belum ada realisasi yang jelas dari BUMD.
“Ini permasalahannya, maka dari itu, kalau tidak dirubah manajemennya saya katakan ini akan kolaps, dan program ini sudah kita prediksi akan gagal. Sebelumnya, kita kan sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMD. Saya pikir, kita sudah letih memanggil pihak BUMD,” ungkapnya.
