Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD tak ambil pusing dengan kritik sejumlah pihak atas pernyataan ‘sampah’ pada dokumen pengacara HAM Veronica Koman.
Sebelumnya, pernyataan ‘sampah’ itu dikatakan Mahfud, saat menanggapi klaim Veronica yang menyerahkan dokumen nama-nama tapol Papua ke Presiden Joko Widodo di Canberra, Australia, Selasa (11/2).
Mahfud kini mengatakan justru Veronica Koman ingkar janji kepada pemerintah RI karena mendapat beasiswa pendidikan, namun tak kembali ke Indonesia.
“Artinya dia secara hukum punya utang terhadap Indonesia meski bentuknya beasiswa karena dia punya kontrak di sini. Lalu dia mengaku bergerak sebagai pembela Papua merdeka dan menyerahkan surat ke presiden,” ujar Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).
Mahfud mengatakan setiap hari banyak orang yang menyerahkan surat atau dokumen serupa kepada presiden. Oleh karena itu, dokumen yang disampaikan Veronica pun tak perlu diistimewakan.
Apalagi, menurut Mahfud, Veronica selama ini kerap menjelek-jelekkan Indonesia.
“Veronica Koman adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, banyak setiap hari menyerahkan surat, kok mau diistimewakan gitu?” tuturnya.
Mahfud: Veronica Koman Punya Utang ke IndonesiaVeronica Koman. (CNN Indonesia/Farid Miftah Rahman)
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis Veronica menyatakan telah menyerahkan dokumen yang memuat nama dan lokasi puluhan tapol Papua kepada Jokowi melalui tim yang ada di Canberra. Jokowi diketahui tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak Jumat (7/2) lalu dan dijadwalkan kembali Senin (10/2).
Veronica mengatakan, Jokowi pernah membebaskan lima tapol Papua di awal periode kepemimpinan pada 2015. Namun pada awal periode kedua saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan pasal makar, dan sedang menunggu sidang. Langkah itu dinilainya hanya akan memperburuk konflik di Papua.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Mahfud soal dokumen sampah, Veronica mengaku kecewa. Menurutnya pernyataan Mahfud itu justru bisa memperdalam luka masyarakat Papua lantaran dikeluarkan secara langsung oleh pembantu presiden, Yakni Menteri.
“Boro-boro dapat keadilan, untuk diakui adanya pelanggaran saja pun tidak. Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini,” kata Veronica saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (12/2).
Meski begitu, Veronica sendiri mengaku tak kaget dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Mahfud. Apalagi menurut dia, Mahfud juga pernah menyatakan pernyataan yang tak kalah menyakitkannya untuk masyarakat.
“Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi,” kata Veronica. (mb/cnn indonesia)
