Dalam pertemuan tersebut, antara Ketua DPRD Babel dan Sekjen KLHK sempat bersitegang, hal ini dipicu karena Didit menganggap belum ada keseriusan pihak KLHK untuk menyelesaikan permasalahan HTI di Bangka Belitung selama ini.
"Sebenarnya DPRD Babel sudah membentuk Pansus HTI dan hasilnya merekomendasikan kepada Gubernur untuk mengehentikan aktifitas HTI di Bangka Belitung," jelas Didit.
Pada pertemuan tersebut, Didit mendesak pihak KLHK untuk membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur Kepala Desa dan masyarakat.
"Harapan kita setelah pertemuan ini, KLHK akan membuat tim evaluasi yang melibatkan unsur kepala desa dan masyarakat, bukan hanya sekedar lips service," tambahnya.
Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Sekretaris Jendral KLHK, Bambang Hendroyono berjanji KLHK kedepan akan membentuk tim evaluasi yang akan dipimpin langsung oleh Sekjen sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Percayalah kami akan membuat evaluasi yang terbaik tidak seperti yang lalu, akses legal yang menjadi hak rakyat sudah menjadi prioritas pemerintah," tegasnya. ( Red ).
