Jakarta – Sejumlah anggota Komisi V DPR RI mempersoalkan ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar untuk membahas masalah penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Kritik dimulai oleh anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Sadarestuwati yang menyayangkan ketidakhadiran Anies, Ridwan, dan Wahidin.
Padahal, menurutnya, rapat yang digelar pihaknya ini sangat penting bagi seluruh warga yang tinggal di Jakarta, Jabar, dan Banten.
“Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini, tapi ini untuk seluruh masyarakat mulai Jabar sampai DKI, khususnya yang ada di DKI,” kata Restu saat menyampaikan interupsi dalam rapat di DPR RI.
Ia pun mempertanyakan tujuan rapat pembahasan banjir di Jabodetabek ini digelar mengingat tiga kepala daerah yang berkepentingan dengan masalah tersebut tidak hadir.
“Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini. Saya kira perlu dievaluasi,” ujar Restu.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB meminta agar pimpinan menunda dan menjadwalkan ulang rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek karena Anies, Ridwan, dan Wahidin tidak hadir.
Menurutnya, kehadiran tiga kepala daerah itu sangat penting karena kesepakatan dan kesimpulan harus diambil secara bersama-sama.
“Sekali lagi, tidak kurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah serius, bupati yang sudah hadir karena ketidakhadiran mereka, karena ini paket sehingga kesepakatan dan kesimpulan harus bersama, saya usulkan dijadwal ulang,” kata Dedi.
Sementara itu anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sudewo menyampaikan pengalamannya ketika duduk sebagai anggota Komisi V DPR di periode 2009-2014 ketika mengundang Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengikuti rapat pembahasan penanganan banjir.
Menurutnya, rapat yang langsung dihadiri Jokowi dan Menteri PU Djoko Kirmanto kala itu berhasil melahirkan solusi nyata yang membuat banjir di Jakarta mereda pada tahun berikutnya.
“Komisi V juga (pernah) mengundang Gubernur DKI Jakarta ketika itu Jokowi dan di forum itu Jokowi hadir memenuhi undangan. Dengan hadirnya Jokowi yang bertemu langsung dengan Menteri PU, ada penanganan nyata strategis dan kita lihat kita rasakan pasca itu banjir di DKI Jakarta agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya,” kata Sudewo.
Menyikapi usulan sejumlah anggotanya itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus selaku pimpinan rapat pun memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang rapat yang menghadirkan Anies, Ridwan, dan Wahidin.
Ia mengingatkan agar para kepala daerah hadir dan tidak hanya bicara di media massa yang akhirnya membuat masalah penananganan banjir menjadi konsumsi publik.
Lazarus menegaskan bahwa Komisi V DPR ingin agar seluruh kepala daerah hadir dalam rapat tersebut demi menyelesaikan masalah banjir secara tuntas
“Apa hambatan itu yang mau kita dengar, sehingga bisa kita kompromikan bersama, sehingga para pihak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing,” katanya
“Menyatakan rapat hari ini sepakat ditunda. Rapat saya tutup,” imbuh Lazarus.
Dicap Tak Punya Hati
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak punya hati karena tak hadir dalam rapat soal banjir dengan pihaknya.
Tiga kepala daerah tersebut tidak memenuhi undangan Komisi V DPR untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
“Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat,” kata Roberth dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/2).
Menurutnya, banjir yang melanda Jabodetabek merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Ia pun meminta agar kepala daerah tidak merasa pintar dan jago dalam menangani masalah banjir.
“Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Vera Revina Sari menyatakan bahwa Anies tidak bisa menghadiri RDP itu karena masih meninjau dampak banjir di lapangan.
“Ya kan kemarin banjirnya, yang hari ini masih di lapangan beliau,” kata dia, kepada wartawan usai RDP itu.
Vera juga mengklaim Anies akan menghadiri RDP seandainya banjir tidak kembali mengepung Jakarta, karena undangan rapat sudah dilayangkan sejak 11 Februari 2020.
“kita enggak tahu kalau kemarin banjir,” dalihnya.
Dalam akun Instagram-nya, Anies tengah memantau penanganan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan Rawa Indah, Jakarta Utara.
Ridwan Kamil dikabarkan tengah meresmikan Jabarano Cafe di Australia. Sementara, belum ada keterangan terkait ketidakhadiran Wahidin Halim. (mb/cnn indonesia)
