Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menyatakan bakal mengaktifkan kembali upacara bulanan tiap tanggal 17 di sekolah dan kementerian untuk mencegah radikalisme, memperkuat karakter, dan rasa cinta tanah air.
“Misalnya Mendikbud akan menggelar kembali apel tiap mingguan, kemudian kementerian-kementerian kita aktifkan kembali upacara 17-an. Itu menunjukkan karakter kita. Ini sudah terabaikan sekian lama,” ujar dia usai rapat koordinasi soal radikalisme di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1).
Suhardi juga tengah mengkaji lebih lanjut aturan-aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait pencegahan radikalisme. Ia menargetkan berbagai aturan ini dapat diterapkan pada Februari.
“Langkah-langkah di kementerian lain seperti di KemenPAN-RB terkait peraturan ASN sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan segera pada Januari paling lambat Februari,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pihaknya masih mematangkan berbagai langkah deradikalisasi bersama sejumlah kementerian/lembaga.
“Kita akan panggil, ‘Anda (kementerian/lembaga) bertugas sampai mana? Apa rencananya?’. Misal ini ada kasus akan diapakan, siapa yang mengerjakan, nanti siapa yang membina, dan seterusnya,” katanya.
Mahfud mengingatkan bahwa radikalisme berawal dari sikap intoleran. Misalnya, gemar mengkafirkan orang lain (takfiri), menganjurkan pembunuhan pada siapa pun yang memiliki pandangan berbeda, dan radikalisme ideologis atau perang wacana yang masuk melalui sekolah, masjid, dan berbagai institusi.
“Setiap jenis intoleran ini pada akhirnya akan menyimpulkan pada radikal terorisme, maka treatment-nya beda-beda sehingga tidak mudah diuraikan dalam sekejap. Yang penting pemerintah sekarang sedang siapkan langkah-langkah yang lebih operasional, setiap kementerian sudah ada tugasnya,” terangnya.
Rapat ini sendiri dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diikuti sejumlah menteri, di antaranya Menag Fachrul Razi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, Menkominfo Johnny G Plate. (mb/cnn indonesia)
