"Tahun ini adalah tahun yang bebas, dimana saat ini kebebasan bisa dilihat dari sesorang yang me-like satu calon pada media sosial. Kita para Aparatur Pemerintah harus berada di tengah–tengah, dengan kata lain netral,"
kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Syahrudin saat membuka kegiatan penguatan IDI Babel, di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, Indeks Demokrasi di Babel pernah berada di urutan tertinggi dan pernah berada di urutan kedua dari provinsi lainnua di Indonesia. Ini harus di pertahankan yakni dengan meningkatkan dan melakukan hal-hal baik dan bersikap netral sebagai Aparatur sipil negara (ASN).
"Mari kita sukseskan Pemilu 2019, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Saya berharap para peserta penguatan IDI ini, dapat berkontribusi dalam mencapai kehidupan bernegara, khususnya di negeri serumpun sebalai," ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin AB mengatakan, IDI merupakan alat ukur perilaku kehidupan demokrasi masyarakat, karena perilaku masyarakat tidak dapat direkayasa.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengolah dan pengumpul data bekerja dengan profesional dan objektif tentang apa yang terjadi di lapangan yang memberi penilaian terhadap angka IDI di daerah.
Di 2017 IDI Provinsi Kepulauan Babel meraih peringkat keempat terbaik nasional dengan perolehan angka masuk 80,11 poin atau berada di kategori baik.
Pemprov Babel terus mempersiapkan rencana strategis untuk mengawal angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sebagai pengukur tingkat perkembangan dan kemajuan demokrasi di daerah itu.
"Kami bekerja bersama dalam menyamakan persepsi menyusun rencana strategis untuk mendorong dan mengawal demokrasi agar lebih bagus," ujarnya.
"Disini kita akan kerja bersama menyamakan persepsi untuk bisa mempertahankan angka tersebut, bahkan berupaya agar angka IDI ini dapat meningkat," ujarnya. ( Prd ).
